Anggota Komisi II DPR RI asal Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, berpesan agar tim pemekaran PBD dapat menunjukkan bahwa rakyat lah yang membutuhkan pemekaran, bukan pejabat.

Itu harus dilakukan saat mereka tampil di hadapan Presiden, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan DPR RI.
Menyikapi pengukuhan tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dari kalangan eksekutif, membuat

“Saya lebih setuju kalau tim yang baru dilantik oleh Gubernur ini yang membiayai masyarakat tidur di Senayan sana, untuk menyampaikan aspirasi pemekaran ini,” tutur Jimmy pada pekerja pers, Senin (7/5).

“Kalau para kepala daerah tampil di Senayan sana, pasti DPR akan bertanya, sebenarnya siapa yang punya kepentingan soal pemekaran, masyarakat atau kepala daerah,” ingatnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini lalu mengapresiasi Gubernur Papua Barat yang mempersatukan para kepala daerah se-Sorong Raya di calon provinsi PBD ini.

Ditanya terkait kepentingan politik dalam pengukuhan tim percepatan pemekaran Provinsi PBD, Jimmy mengatakan biarkan masyarakat yang menilai.

“Biar rakyat yang menilai. Rakyat yang harus dikedepankan. Mereka juga harus dilibatkan,” imbuhnya.

Jimmy juga menyatakan pelantikan Walikota Sorong sebagai ketua tim pemekaran sebagai hal tepat, untuk mengkordinir semua kepala daerah di Sorong raya terkait pembiayaan.

Jimmy kemudian mengingatkan agar pemekaran ini dijauhkan dari kepentingan kekuasaan.

“Kita harus jauhkan dari kepentingan kekuasaan. Ini niatannya baik dan mulia. Jangan dikotori,” tandas Jimmy.(wil/dixie)