KMPPPR Nilai Gagal, Walikota Tanya Gagalnya di Mana

Walikota Sorong Lambert Jitmau mempertanyakan dasar penilaian gagal yang dilontarkan Koalisasi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMPPPR) terkait penerimaan CPSN Kesehatan yang hanya terisi 4 Orang Asli Papua.

“Gagalnya dari mana? Kecuali saya tidak punya niat baik untuk menunda penerimaan dari periode pertama, tapi kenyataannya orang Papua tidak ada yang mendaftar. Sementara RS dan Puskesmas sangat membutuhkan tenaga medis, saya sudah tidak mungkin tunda lagi,” tanya Walikota, menjawab papuakini.co via ponselnya, Kamis (15/2).

Trus kalau mau dibilang gagal, kota sorong ini sudah berubah dri sisi infrastrukturnya.
Sedangkan pendidikan ubtuk putra putri Moi di beberapa daerah sy juga buat Mes untuk mereka. Gagalnya dimana?

Walikota menegaskan, sebenarnya formasi untuk tenaga medis itu sudah dibuka sejak tahun ketiga periode pertama. Tapi dia berani tunda karena tidak ada orang Papua mendaftar.

“Makanya saya mau tunggu barangkali ada orang Papua yang daftar, sekitar 10-20 orang, baru saya selenggarakan penerimaan itu,” tegas Walikota.

Walikota menegaskan dia kecewa lantaran pelayanan di Puskesmas sangat membutuhkan tenaga medis, sementara yang mendaftar saat itu hanya 4 Orang Asli Papua (OAP).

“Saya sudah berbaik hati itu. Kita mau bikin bagaimana, karena tidak mungkin saya ambil dari perguruan tinggi lain masuk dengan kedokteran. Saya sudah berbaik hati itu. Sudah tunda sampai empat tahun. Tapi mau bagaimana lagi, tidak ada orang Papua yang mendaftar,” tegasnya.

Walikota lalu mengimbau agar anak Papua yang baru lulus SMP nantinya harus memilih sekolah di sekolah keperawatan, kemudian melanjutkan kuliah di perguruan tinggi keperawatan.

“Terus kalau mau dibilang gagal, Kota Sorong ini sudah berubah dari sisi infrastrukturnya. Sedangkan pendidikan untuk putra-putri Moi, di beberapa daerah, saya juga buat mess untuk mereka. Gagalnya di mana?” tegas Walikota.

Penilaian gagal itu sebelumnya disampaikan Koalisasi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMPPPR). Menurut Ketua KMPPPR, Jansen Previdea Kareth, didampingi Sekretaris Koalisi, Ricky Asmuruf, pernyataan kekecewaan Walikota mencerminkan ketidakberhasilan beliau sebagai pemimpin, dan tidak sepantasnya dilontarkan.

“Sebagai pimpinan, beliau yang harus yakinkan pemerintah pusat bahwa, “ini loh anak asli Papua dan ini daftar nya,” ujar Jansen, Rabu (14/2).

“Kami nyaris mau demo Senin kemarin terkait ASN, tapi kita batalkan ke Senin pekan depan. Selain persoalan ASN, beberapa penempatan pegawai di lingkungan pemerintahan Kota Sorong dan DPRD Kota Sorong juga bermasalah. Kita akan demo soal itu,” tuturnya.

Sekretaris Koalisi, Ricky Asmuruf menambahkan, pernyataan tersebut melukai dan mengecewakan hati OAP.

“Kita anak Papua punya niat membangun daerah ini di atas bingkai NKRI, jadi jangan ada hal hal yang membuat semangat itu putus,” tuturnya.

Kata dia, 46 orang CPNS bidang kesehatan yang lulus tes itu adalah pengangkatan dari K1 dan K2 yang sudah dimulai sejak periode pertama Jitmau memimpin.

Artinya, tidak ada keseriusan dan keberpihakan yang dilakukan Jitmau sebagai Walikota Sorong untuk mengawal hal ini.

“Kalau memang kurang SDM, Pemkot bisa bekerja sama dengan intitusi terkait dalam hal perekrutan atau penyiapan SDM. Seharusnya, dengan kebijakan sebagai pemimpin, Walikota menginventarisir data K1 dan K2 itu khusus untuk orang Papua, kemudian diajukan ke BKN. Kalau hanya 4 ini kesalahan pemerintah setempat,” tudingnya.
(wil/njo)