Ketegangan antar TNI dan Polri terkait isu impor senjata belakangan ini menjadi perhatian serius DPP Partai Demokrat. Ini terlihat dari rekomendasi yang dikeluarkan DPP Partai Demokrat.

Rekomendasi tertangal 1 Oktober yang terdiri dari empat butir itu dikirimkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Dr. Hinca Pandjaitan ke papuakini.co melalui pesan WhatsApp, sekira pukul 23.23 WIT.

Berikut empat rekomendasi itu.

a. Kepada pemerintah disarankan untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Kepada rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada pemerintah, berikan pula penjelasan yang utuh dan terbuka.

b. Di masa mendatang, jika ada permasalahan serupa, diharapkan permasalahan itu bisa diselesaikan di internal kabinet dan tidak perlu dibawa keluar, sehingga tidak menimbulkan ketidak tenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Negara dan pemerintah harus senantiasa membikin tenang masyarakatnya.

c. Di masa depan, diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional. Kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah. Kejujuran adalah pilar kepercayaan (trust) masyarakat.

d. Demi tegaknya demokrasi dan keadilan, diharapkan lembaga-lembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI, pusat maupun daerah, benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis. Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.(***/dixie)