BUMN Seharusnya Pengembang, Bukan Pemilik

Presiden Joko Widodo mengingatkan sekuritisasi aset BUMN maupun swasta harus segera dilaksanakan agar bisa berdampak pada pembangunan nasional.

“Ini penting sekali karena akan memacu arus modal masuk dan akan mengurangi beban APBN kita,” ucap Presiden dalam acara Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Mandiri JSMR01 Surat Berharga Hak atas Pendapatan Tol Jagorawi (EBA Kelas A) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (31/8).

Presiden menyampaikan, bahwa tugas BUMN itu seharusnya sebagai pengembang bukan jadi pemilik. Setelah membangun sebuah proyek infrastruktur, kemudian proyek itu bisa dijual sehingga bisa mendatangkan modal untuk membangun kembali.

Presiden menambahkan, di era digital seperti ini, sudah banyak contoh perusahaan dengan nilai omset yang tinggi namun tidak memiliki aset tetap.

“Sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan digital berusaha untuk meminimalkan asetnya. Contoh kayak Uber perusahaan taksi terbesar di dunia tapi tidak punya taksi satupun. Airbnb sudah menjadi perusahaan hotel terbesar di dunia tapi tak miliki satupun gedung atau hotel,” ingat Presiden.

Di Indonesia, menurut Presiden, sekuritisasi sudah ada sejak 10 tahun lalu saat perusahaan telekomunikasi melepas tower atau menara Base Transceiver Station ke perusahaan spesialis BTS.

“Dari pada memiliki sendiri-sendiri tidak efisien. Juga jaringan mesin ATM mestinya juga seperti itu. Dulu bank bangun ATM sendiri-sendiri tidak efisien. Dua tahun lalu kita gabung, efisiensi 30 triliun rupiah,” tegas Presiden.

PERPES PERCEPATAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Presiden juga mengatakan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Percepatan Kemudahan Berusaha. Perpres itu bertujuan untuk kemudahan berusaha.

“Awal tahun depan, Januari dan Februari, kita harus miliki satu gedung yang khusus urusan perizinan. Seluruh perizinan harus satu gedung, sekali mengajukan urus satu gedung itu. Ini sistem aplikasi pengurusan ini harus disiapkan. Semua harus diurus oleh single submission ini,” tandas Presiden.(***/dixie)