Proyek Talud Balai Satker Pengairan di Kota Sorong Terkesan Asal-asalan

Pembangunan talud di sepanjang Kali Remu HBM, Kota Sorong, yang dikerjakan Balai Satuan Kerja (Satker) Pengairan Provinsi Papua Barat jadi sorotan.

Pasalnya, proyek bernilai miliaran rupiah yang informasinya dikerjakan medio 2015 lalu itu sudah rusak berat. Di beberapa titik talud sudah roboh. Diduga kuat proyek tersebut dikerjakan asal-asalan hanya untuk mengejar untung semata.

“Ini harus jadi catatan penting, beberapa instansi teknis di provinsi itu orientasinya hanya untuk dapat uang. Contohnya mereka bangun talud-talud itu sudah rubuh kiri-kanan padahal usianya belum sampai satu tahun,” ujar anggota DPRD Kota Sorong, Syafrudin Sabonama SH MH.

Salah satu titik talud yang sudah roboh itu ada di depan rumahnya. Longsornya sejak sekira 4-5 bulan lalu. “Saya curiga cepat roboh karena mereka (Balai Satker Pengairan Papua Barat, konsultan dan kontraktor, red) membangunnya tidak dengan kajian cermat,” tutur Sabonama pada pekerja pers.

Dia juga menyesalkan instansi-instansi teknis ini sama sekali tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong saat mengerjakan proyek di wilayah Kota Sorong.

“Mereka bangun itu hanya naikkan batu, kemudian datang banjir rubuh, yang penting tagihan keluar. Mereka juga tidak membangun komunikasi dengan Pemkot Sorong, akhirnya mereka membangun semau mereka. Sungai yang dulu besar sekarang menjadi semakin kecil karena alur talud dibangun secara sembarangan,” tegas Sabonama.

Hal senada disampaikan salah satu warga HBM Kota Sorong, Sammy. Dia menilai proyek talud tersebut gagal konstruksi karena tidak menggunakan besi beton bertulang.

“Karena tidak ada beton bertulang, akibatnya saat air Kali Remu meluap, talud langsung roboh. Ini kan bukan drainase tapi sungai, jadi tidak bisa dikerjakan hanya seperti itu. Saya harap ada perhatian aparat hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Satker Pengairan Provinsi Papua Barat, Yunus, yang dikonfirmasi melalui ponselnya menyampaikan dia akan menyuruh orangnya untuk memberikan konfirmasi terkait hal ini.

Hanya saja, sampai berita ini diturunkan, belum juga ada konfirmasi.(deo)