Potensi Kerugian 19,48 T, Presiden Perintahkan Tindaklanjuti 5.180 Temuan BPK

Presiden Joko Widodo menerima Pimpinan BPK Harry Azhar Azis, Senin (17/4).

Presiden Joko Widodo komit menjalankan pemerintahan transparan dan kredibel. Terbukti, Presiden langsung menginstruksikan menteri terkait dan Menko untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, setelah mendampingi Presiden menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Seminar (IHPS) II Tahun 2016, yang diserahkan Pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan pada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (17/4).

Terkait laporan keuangan lainnya yang dianggap sudah mengalami perbaikan, Presiden Joko Widodo tidak serta merta merasa puas. Kepala Negara tetap menginstruksikan jajarannya untuk terus membenahi dan meningkatkan informasi keuangan yang disajikan.

“Misalnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah. Tahun lalu 46 atau 47 persen, sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itu pun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan termasuk di kementerian dan lembaga,” tuturnya.

Sebelumnya, BPK dalam siaran persnya menyampaikan ada 5.810 temuan yang memuat kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Temuannya itu 5.810, 18 persen soal SPI, 82 persen soal ketidakpatuhan yang nilainya Rp19,48 triliun,” ujar Pimpinan BPK, Harry Azhar, usai pertemuan.

Saat menyerahkan laporan tersebut, BPK juga berharap Presiden menindaklanjuti segala temuan yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang cukup besar tersebut.

Berdasarkan penuturannya, Presiden Joko Widodo telah menyatakan akan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi oleh BPK itu.

“Presiden sebagai pemerintah yang menindaklanjuti rekomendasi kita, maka kita minta kepada Presiden untuk menindaklanjuti yang kita rekomendasikan,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(***)