Reforma agraria dan redistribusi aset berupa pemberian lahan harus bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga kurang mampu. Program itu jangan hanya dilihat dari sisi pembagian tanah pada masyarakat.
“Saya hanya ingin agar ini tepat sasaran dan mampu menyentuh 40 persen masyarakat kita yang masih berada di lapisan ekonomi terbawah,” ucap Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama jajarannya, Selasa (11/4).
Dalam penataan program reforma agraria ini, Presiden menginstruksikan agar sembilan juta hektare lahan yang nantinya akan diberikan dan dikelola oleh masyarakat untuk dapat didata dan dipastikan kejelasannya. Program tersebut juga dimintanya agar dapat tepat sasaran.
“Saya tidak mau ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan atau bagi berkat. Tidak. Ini adalah program terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan ekonomi masyarakat bawah,” ujarnya lebih lanjut.
Reformasi agraria dan redistribusi aset merupakan pemberian lahan milik negara kepada masyarakat, terutama masyarakat lapisan ekonomi kurang mampu, untuk dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas baik melalui sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Diharapkan, masyarakat dapat memanfaatkan skema tersebut untuk meningkatkan perekonomian.
Selain reforma agraria dan redistribusi aset, pemerintah juga mengupayakan pemerataan ekonomi melalui sejumlah program, seperti peningkatan akses permodalan dan penguatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Sekali lagi, redistribusi aset dan reforma agraria kita ingin mewujudkan sebuah keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah dan sumber daya alam kita,” kata Presiden menutup sambutannya.(***)
