MANOKWARI — Gapeksindo Papua Barat mendesak audit menyeluruh terhadap kepengurusan LPJK periode sebelumnya. Audit bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban kepengurusan LPJK (2011-2016), karena dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Pengurus lama harus diaudit. Audit menyeluruh. Karena ada indikasi pungli. Banyak tugas tidak dilaksanakan. Seperti berkas yang lambat diproses. Ini jangan jadi beban kerja bagi pengurus baru,” ujar Ketua Gapeksindo PB, Steve Fonataba, usai pelantikan pengurus LPJK baru, Rabu (11/1).
Steve menyebut kepengurusan lama tidak pernah melakukan rapat-rapat harian.
Hal ini ditanggapi dingn Wakil Ketua Bidang Sertifikasi dan Registrasi LPJK periode 211-2016, Raymon Talisman. Kata Raymon, meski terkesan kepengurusan LPJK periode itu kurang kompak, tapi tugas dan fungsi lembaga berjalan dengan baik.
“Saya dapat katakan secara umum LPJK ini sukses. Kita dapat membantu pemerintah daerah dengan melakukan sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha maupun perorangan,” katanya.
Meski demikian, Raymon tak menampik pada periode lalu tugas perkuatan litbang dan diklat, serta tugas penilai tenaga ahli belum maksimal. Itu karena kurangnya pelatihan maupun penelitian. “Kendalanya pada dukungan anggaran yang sangat terbatas,” tuturnya.
Soal tudingan pungli dalam pengurusan sertifikasi dan registrasi. Raymon menegaskan, tudingan itu wajar asalkan dapat dibuktikan. Menurutnya, mekanisme serta prosedur sistim online sangat mendukung asas transparansi.
“Kalau ada biaya percepatan seperti yang disampaikan, saya tidak pernah dengar itu. Sistimnya, asosiasi registrasi dan kemudian diteruskan ke kami untuk ditindaklanjuti. Sistim yang bekerja, bukan manusia,” tandasnya.(***)
