“Tolak Debat Publik di Jakarta”

PMKRI, GMNI, GMKI, PJ Nilai Tak Rasional dan Pemborosan Anggaran

MANOKWARI — Agenda debat publik para calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat 2017-2022 yang akan dgelar di Jakarta pda 20 Januari dan 2 Februari mendatang ditolak sejumlah OKP dan Ormas.
Mereka menilai penyelenggaraan debat di Jakarta itu sebagai hal yang irasional, menghamburkan anggaran, dan tak tepat sasaran.

Penolakan ini dinyatakan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Manokwari, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manokwari, Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) Manokwari, dan Parlemen Jalanan (PJ) Papua Barat.

“Sungguh tak masuk akal. Ini calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, kenapa debatnya digelar di Jakarta di salah satu TV nasional? Berapa banyak warga yang bisa menontonnya? Ini debat publik untuk seluruh elemen masyarakat bukan cuma kaum elit,” ujar Wakil Ketua Parlemen Jalanan, Timotius D Yelimolo.

Hal senada dikatakan Ketua PMKRI Manokwari Yuliana Mate, Ketua GMNI Manokwari, Jhon Mentansan Ketua GMKI Manokwari Jhon Mentansan, Ketua GMNI Manokwari Yosak Saroi, dan pentolan Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Manokwari, Gerardus Tambut, dalam jumpa pers di Asrama Villanova, Manokwari, Senin (9/1).

“Ini adalah kegiatan yang hanya pemborosan anggaran. Kalau memang kebijakan KPU pusat, kenapa tidak datangkan KPU pusat ke Papua Barat, atau peralatannya. Kita kan lihat tujuan debat kandidat ini. Masyaraka bisa dengar apa-apa saja yang akan dilakukan para kandidat jika menang, “tuturnya.

Dia mengingatkan debat di Jakarta hanya akan disaksikan segelintir orang saja, sementara mayoritas warga Papua Barat tak bisa menyaksikannya. “Apakah masyarakat pedalaman nonton live (langsung) debat itu? Jangankan nonton, TV saja mungkin tak punya,” tegasnya.

KPU PB, tegas Mate, pernah mengancam menunda Pilgub PB karena masalah anggaran. Kini, setelah anggaran ada, kesannya malah pemborosan anggaran.

Kami akan surati KPU meminta debat di Jakarta dibatalkan, dan dilakukan di Papua Barat. Ini sangat ironis. Uang dari pusat, dibawa lagi ke pusat,” timpal Jhon Mentansan Ketua GMKI Manokwari, diiyakan Geradus Tambut .
“KPU harus jelaskan alasan MoU dengan media elektronik nasional itu. Debat publik kandidat harus di Papua Barat, bukan di Jakarta. Pemilih orang Papua Barat, bukan orang Jakarta. KPU harus transparan,” ingatnya.

Ketua KPU PB, Amus Atkana, belum berhasil dihubungi untuk dimintai tanggapannya atas hal ini. Dia belum menjawab pesan yang dikirimkan ke ponselnya, 0851****7828 dan 0812****5449.

Sementara itu, saat ditanya jika mereka semua diundang KPU PB untuk hadir dalam debat di Jakarta itu, mereka menyatakan akan menolaknya. Mereka menyatakan sampai saat belum menerima undangan debat itu, dan kalau pun diundang, mereka tak akan hadir di kegiatan itu.(***)