Borosnya Biaya Debat di Jakarta, Ini Hitungan Versi Aktivis

MANOKWARI — KPU Papua Barat diminta menjelaskan dengan rinci hingga menilai biaya melakukan debat publik secara live di sebuah TV swasta nasional di Jakarta lebih murah, ketimbang melakukannya di TV daerah.

Permintaan ini dilontarkan Ketua Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Manokwari Yuliana Mate, Ketua GMKI Manokwari Jhon Mentansan, Ketua GMNI Manokwari Yosak Saroi, Wakil Ketua Parlemen Jalanan, Timotius D Yelimolo, dan pentolan Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Manokwari, Geradus Tambut, dalam jumpa pers di Asrama Villanova, Manokwari, Senin (9/1).

Seperti diberitakan papuakini.co sebelumnya, Ketua KPU PB Amus Atkana menyatakan biaya debat live di TV swasta nasional itu nilainya di atas Rp500 juta, di bawah Rp600 juta, sedangkan TV daerah meminta Rp1 M.

Menurut mereka, yang sebelumnya menyatakan menolak debat publik kandidat digelar di Jakarta, sepintas memang biaya TV lokal  itu lebih mahal. Tapi, jika faktor penonton biaya debat publik live itu dimasukkan, maka biaya debat publik di Jakarta membengkak.

Menurut mereka, dari 400 orang yang katanya akan diundang ke sana, 150 di antaranya adalah pendukung masing-asing kandidat yang biayanya ditanggung para kandidat. Sisanya, 250 orang, berarti akan ditanggung KPU.

Jika tiap orang dari 250 orang itu dianggarkan Rp7,5 juta, maka anggaran perjalanan tiket PP dari Papua Barat ke Jakarta, akomodasi, dan makan minum para undangan itu mencapai Rp1,875 miliar.

KPU akan menggelar debat publik sebanyak dua kali, 20 Januari dan 2 Februari. Dengan begitu, biaya tanggungan untuk 250 orang itu Rp3,75 miliar.

Lebih murahnya di mana? Tolong dijelaskan secara transparan, karena anggaran KPU sangat besar,” tegas mereka.

Besarnya anggaran ini, serta penggelaran debat publik di Jakarta itu, tegas Wakil Ketua Parlemen Jalanan, Timotius D Yelimolo, jangan dijadikan alasan KPU untuk menggelar kegiatan-kegiatan untuk menghabiskan anggaran.

“Anggaran Pilkada besar, kandidat hanya tiga pasang. Jangan-jangan KPU bingung mau gunakan anggaran besar itu seperti apa,” nilai Yelimolo.

Ketua KPU PB, Amus Atkana, belum berhasil dihubungi untuk dimintai tanggapannya atas hal ini. Dia belum menjawab pesan yang dikirimkan ke ponselnya, 0851****7828 dan 0812****5449.(***)