Seluruh Legislator Deprov PB Minta Kendaraan Operasional

Gubernur PB, Abragam O. Atururi, menyerahkan dokumen APBD ke Ketua Deprov PB, Pieters Kondjol, Selasa (27/12) malam.
Gubernur PB, Abraham O. Atururi, menyerahkan dokumen APBD ke Ketua Deprov PB, Pieters Kondjol, Selasa (27/12) malam.

MANOKWARI — Pengadaan kendaraan operasional bagi seluruh legislator Dewan Provinsi (Deprov/DPR) Papua Barat jadi salah satu catatan pendapat akhir sembilan fraksi yang dibacakan Arifin Saputra dari Fraksi Hanura, dalam paripurna pengesahan RAPBD 2017 jadi APBD 2017, Selasa (27/12) malam.

 

[yop_poll id=”4″]

 

Pengadaaan kendaraan operasional itu juga diminta diberikan untuk Satpol PP dan Biro Ekonomi.

Hal lain yang jadi catatan adalah anggaran untuk Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk pembangunan sarana dan prasarana persiapan PON 2020 di tanah Papua.

 

[the_ad id=”1425″]

 

Sorotan lainnya adalah penyelesaian utang pemerintah pada pihak ketiga di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi senilai Rp18 miliar.

Begitu juga anggaran untuk Dinas Pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Papua di Sorong. Masih soal pendidikan, pengelolaan anggaran beasiswa pendidikan luar negeri harus tepat sasaran, serta validasi data penerima beasiswa harus jelas.

Deprov juga mendorong pembentukan Badan Pengelola Dana Otonomi Khusus, pembentukan perusahaan daerah guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah, pembentukan badan atau unit khusus kerja yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa di provinsi Papua Barat. Juga Mendorong unit pengkreditan bagi pelaku ekonomi kecil, pengusaha asli Papua,” tuturnya.

Di sisi kesehatan, Deprov meminta alokasi biaya rujukan pengobatan ke luar daerah bagi orang asli Papua.
Kemudian, mendorong penyediaan anggaran jasa pengabdian bagi anggota MRPB termasuk pembangunan kantor MRPB.

Seperti diberitakan papuakini.co sebelumnya, Deprov PB dan Pemprov sepakat menetapkan APBD 2017 senilai Rp.6.888.867.177.840, dengan asumsi belanja sebesar Rp.7.198.943.635.737.(***)