Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan langkah-langkah strategis di bawah ini:
1. Pembentukan Tim Invetarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagai tindakan responsif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012;
2. Percepatan pembahasan dan penetapan PERDASUS Masyarakat Hukum Adat Papua;
3. Evaluasi pengelolaan kawasan-kawasan lindung dan konservasi;
4. Evaluasi perijinan-perijinan di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, serta perikanan dan kelautan;
5. Memasukan nomenklatur yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat Papua dan wilayah adatnya pada revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Papua Barat Tahun 2018; dan
6. Pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi Papua Barat guna menciptakan transparansi informasi dan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi Papua Barat.
Koalisi Masyarakat Sipil Papua Barat
1. PAPUANA KONSERVASI
2. PARADISEA MANOKWARI
3. KAMUKI PAPUA
4. MNUKWAR PAPUA
5. PERDU MANOKWARI
6. BENTARA MANOKWARI
7. PEDULI SEHAT MANOKWARI
8. GEMAPALA FAKFAK
9. JANGKAR PAPUA
Click here to preview your posts with PRO themes ››